Pengertian Landreform di Indonesia

Perkataan Landreform berasal dari kata “Land” yang  artinya tanah dan “Reform” yang artinya “perubahan, perombakan atau penataan kembali”. Jadi Landreform itu berarti merombak kembali struktur hukum pertanahan lama dan membangun struktur pertanahan baru.

Landreform adalah suatu asas yang menjadi dasar dari perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia. Asas itu adalah bahwa “Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri”

Landreform bermaksud mengadakan suatu perubahan sistem pemilikan dan penguasaan atas tanah yang lampau ke arah sistem pemilikan dan penguasaan atas tanah yang baru yang disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat yang sedang giat melaksanakan pembangunan ekonomi sesuai dengan cita-cita Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 

Secara teknis pengertian Landreform mempunyai arti secara luas dan secara sempit. Pengertian Landreform dalam UUPA dan UU No. 56/Prp/1960 adalah pengertian Ladreform dalam arti luas, yaitu:

1. Pelaksanaan pembaharuan hukum agraria, yaitu dengan mengadakan perombakan terhadap sendi-sendi hukum agraria yang lama yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan situasi zaman modern dan menggantinya dengan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat modern.
2. Penghapusan terhadap segala macam hak asing dan konsepsi kolonial.
3. Diakhirinya kekuasaan para tuan tanah dan para feodal atas tanah yang telah banyak melakukan pemerasan terhadap rakyat melalui penguasaan tanah. 
4. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan atas tanah secara berencana serta berbagai hubungan-hubungan yang berkenaan dengan penguasaan atas tanah. 
5. Perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah secara berencana sesuai dengan kemampuan dan perkembangan kemajuan.

Sedangkan Landreform dalam arti sempit merupakan serangkaian tindakan-tindakan dalam rangka Agraria Reform Indonesia, yaitu mengadakan perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan atas tanah serta hubungan-hubungan yang bersangkutan dengan pengusahaan atas tanah. Pengertian Landreform menurut UUPA disebut Agrarian Reform, pada dasarnya mencakup 3 masalah pokok, yaitu :

1. Perombakan den pembangunan kembali sistem pemilikan dan penguasaan atas tanah. Tujuannya yaitu melarang adanya “Groot Ground Bezit” yaitu pemilikan tanah yang melampauai batas, sebab hal yang demikian akan merugikan kepentingan umum, asas ini tercantum dalam pasal 7, 10 dan 17.
2. Perombakan dan penetapan kembali sistem penggunaan tanah atau Land use planning. 
3. Penghapusan hukum agraria kolonial dan pembangunan Hukum Agraria Nasional.

Tujuan Landreform di Indonesia

Tujuan Landreform ini banyak pendapat dari berbagai kalangan, namun dari berbagai pendapat itu semua bermuara kepada usaha untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Secara terinci tujuan Landreform di Indonesia adalah :

1.      Usaha mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula, dengan mengubah struktur pertanahan secara revolusioner, guna merealisasi keadilan sosial.

2.      Untuk melaksanakan prinsip tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai obyek spekulasi dan alat pemerasan.

3.      Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, yang berfungsi sosial. Suatu perlindungan terhadap privat bezit, yaitu hak milik sebagai hak yang terkuat bersifat perseorangan dan turun-temurun, tetapi berfungsi sosial.

4.      Untuk mengakhiri sstem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimm untuk tiap keluarga. Sebagai kepala keluarga dapat seorang laki-laki maupun wanita. Dengan demikian mengikis pula sistem liberalisme dan kapitalisme atas tanah dan memberikan perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah.

5.      Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil disertai dengan sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan lemah.

Disamping itu ada pula yang berpendapat bahwa tujuan Landreform terdiri atas :

1.  Tujuan sosial Ekonomi :

a)      Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi isi fungsi sosial pada hak milik.

b)      Mempertinggi produksi nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.

2.  Tujuan Sosial Politik :

a)      Mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan tanah yang luas.

b)      Mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud agar ada pembagan yang adil pula.

3.   Tujuan Sosial Psikologis :

a)      Meningkatkan kegairahan kerja bagi para penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah.

b)      Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dan penggarapnya.

Landasan Hukum Pelaksanaan Ladreform di Indonesia

1.      Landasan Ideal : Pancasila.

2.      Landasan Konstitusional : Pasal 33 UUD 1945.

3.      Landasan Operasional :

a)      Pasal 7, 10 dan 53 UUPA.

b)     UU No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

c)      UU No. 2 Th. 1960 jo. Inpres No. 13 Th. 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

d)     PP No. 224 Th. 1961 jo. PP No. 41 Th. 1964  mengatur Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembayaran Ganti Rugi.

e)      PP No. 4 Th. 1977 tentang Pemilikan Secara Absentee oleh Para Pensiunan Pegawai Negeri.

f)       UU No. 1 Th. 158 jo. PP No. 18 Th. 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir dan Eigendom.

g)      Peraturan Kepala BPN No. 3 Th. 1991 tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform secara Swadaya dan lain-lain.

Program –Program Landreform

1.   Larangan menguasai tanah pertanian yang melampaui batas ( Pasal 1-6 UU No. 5 Th. 1960).

Pasal 7 UUPA menetapkan untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan atas tanah yang melampauai batas tidak diperkenankan. Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah bertumpuknya tanah ditangan golongan orang tertentu. Oleh karena itu setiap orang atau keluarga hanya diperbolehkan menguasasi tanah pertanian, baik miliknya sendiri, kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan  orang lain, yang jumlahnya tidak melebihi batas maksimum, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 UU No. 56/Prp/1960). Letak tanah itu tidak perlu disatu tempat yang sama, tetapi dapat pula di beberapa daerah misalnya di dua atau lebih daerah tingkat II yang berdekatan. Berdasarkan SK Menteri Agraria tanggal 31 Desember 1960 NO. SK 978/Ka/1960 ditegaskan luas tanah pertanian untuk tiap-tiap daerah tingkat II. Jika tanah pertanian yang dikuasai itu merupakan tanah sawah dan tanah kering, maka untuk menghitung luas maksimum tersebut luas tanah sawah ditambah 30 % di daerah yang tidak padat, dan 20 % di daerah yang padat, dengan ketentuan bahwa tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tdak boleh lebih dari 20 Ha. Penetapan batas luas tanah maksimum ini memakai dasar unit keluarga, ialah yang masih menjadi tanggungan sepenuhnya dari keluarga itu, dengan jumlah anggota keluarga ditetapkan maksimum 7 orang, termasuk Kepala Keluarga. Jika jumlah nya melebihi 7 orang, maka luas maksimum bagi keluarga tersebut, untuk setiap anggota keluarga yang selebihnya ditambah 10 % dari batas maksimum, tetapi tidak melebihi 50 %, sedangkan jumlah tanah pertanian yang dikuasasi seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 Ha, baik sawah atau tanah kering maupun sawah dan tanah kering.

Luas maksimum yang ditetapkan harus memperhatikan keadaan daerah tk.II masing-masing dengan faktor-faktor sbb.

1. Tersedianya tanah-tanah yang masih dapat dibagi.
2. Kepadatan penduduk.
3. Jenis-jenis kesuburan tanahnya (diadakan perbedaan antara sawah dan tanah kering, dan apakah ada pengairan yang teratur atau tidak. 
4. Bedarnya usaha tani yang sebaik-baiknya menurut kemampuan satu keluarga dengan mengerjakan beberapa buruh tani.
5.  Tingkat kemajuan tehnik pertanian

Suatu pengecualian, dimana penetapan luas maksimum itu tidak berlaku terhadap tanah pertanian yang dikuasai :

a.       Dengan Hak Guna Usaha.

b.      Dengan hak-hak lainnya yang bersifat sementara dan terbatas yang didapat dari pemerintah hak pakai atas hak negara).

c.       Tanah bengkok/ jabatan.

d.      Oleh badan-badan hukum.

Apabila perorangan atau suatu keluarga yang memiliki tanah pertanianyang besarnya melebihi luas maksimum diberi suatu kewajiban berupa :

a.    Melapor.

b.   meminta izin apabila ingin memindahkan hak atas tanahnya.

c.    usaha penguasaan tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan.

2.     Larangan pemilikan tanah secara absentee/ guntai (Psl. 3 PP No. 224 Th. 1961).

   Pasal 10 UUPA menegaskan bahwa setiap orang/ badan hukum yang  mempunyai hak atas tanah pada asasnya dwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Untuk melaksanakan asas yang tercantum dalam pasal 10 UUPA tersebut diadakanlah ketentuan-ketentuan untuk menghapuskan tanah pertanian yang dikuasasi secara absentee/guntal.dalam pasal 3 PP No. 224 Th. 1961 dan PP No. 4 h. 1977. Yang dimaksud dengan tanah absentee (guntai) adalah tanah yang terletak di luat Kecamatan tempat tinggal pemilik taah (Pasal 3 PP No. 224 Th. 1961. Ini berarti bahwa setiap pemilik tanah dilarang memiliki tanah pertanian yang berada pada kecamatan yang berbeda dengan kecamatan dimana si pemilik bertempat tingal, karena pemilikan yang demikian akan menimbulkan penggarapan yang tidak efisien, misalnya tentang penyelengaraannya, pengawasannya, pengangkutan hasilnya, sehingga dapat juga menimbulkan sistem penghisapan. Pengecualian hanya berlaku bagi pemilik tanah yang bertempat tinggal berbatasan dengan kecamatan letak tanah, apabila jarak antara tempat tinggal pemilik dan tanhnya menurut pertimbangan Panitia Landreform Daerah Tk.II masih memungkinkan untuk mengerjakan tanah tersebut secara efisien. Ketentuan tersebut juga mengingat prinsip Landreform (Pasal 10 UUPA) yaitu bahwa “tanah pertanian wajib diusahakan dan dikerjakan oleh si pemilik tanah” Dalam waktu 6 bulan , pemilik tanah yang masih tetap memiliki tanah secara absentee/ guntai diber kewajiban untuk :

a.       Melepaskan dan memindahkan hak atas tanahnya kepada pihak yang bertempat tinggal di Kecamatan yang sama dengan tanah tersebut berada, atau.

b.      Berpindah tempat tinggal pada satu kecamatan yang sama dengan tempat dimana tanah itu berada (Pasal 3 ayat (3) PP No. 224 Th. 1961 jo. Pasal 3  ayat (1) dan Pasal 2 PP No. 4 Th. 1964).

Pengecualian hanya berlaku bagi pemilik tanah, apabila :

a.       Letak tanah tersebut berada  berbatasan dengan kecamatan dimana pemilik bertempat tinggal, dan tanahnya menurut pertimbangan Panitia Landreform Daerah Tk.II masih memungkinkan untuk mengerjakan tanah tersebut secara efisien. (Pasal 3 ayat (2) PP No. 224 Th. 1961).

b.      Subyek pemilik tanah :

1)      Berdasarkan pasal 3 ayat (4) PP No. 224 Th. 1961 :

a)      Mereka yang menjalankan tugas negara (pegawai negeri, pejabat-pejabat militer serta yang dipersamakan dengan mereka.

b)      Mereka yang menunaikan kewajiban agama.

c)      Mereka yang mempunyai alasan khusus lainnya yang dapat diterima.

2)      Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PP No. 4 Th. 1977 :

a)      Pensiunan pegawai negeri, dan

b)      Janda pegawai negeri dan janda pensiunan pegawai negeri selama  tidak menikah lagi dengan seorang yang bukan pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri.

Bagi subyek yang dikecualikan tersebut di atas, dibatasi memiliki tanah secara absentee sampai batas 2/5 daari luas maksimum yang ditetapkan Pasa 2 UU No. 56/Prp/1960, dan berlaku  hanya apabila pegawai negeri itu sudah memiliki tanah pada tanggal 24 September 1961.

Dalam PP No. 41 Th 1964, pegawai negeri tidak diperbolehkan menerima hak milik atas tanah pertanian absentee kecuali karena warisan. Setelah pegawai negeri itu pensiun ia diwajibkan pindah ke kecamatan letak tanah itu atau memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tnggal di kecamatan letak tanah tersebut. Akan tetapi berdasarkan PP No. 4 Th. 1977, pegawai negeri dalam waktu 2 tahun menjelang masa pensiun diperbolehkan membeli tanah pertanian absentee seluas dari batas maksimum penguasaan tanah untuk Daerah Tk. II yang bersangkutan.

Mengingat faktor obyektif dewasa ini umumnya sukar bagi pensiunan berpindah ketempat letak tanah, maka pegawai negeri yangtelah pensiun tidak diwajibkan berpindah ke kecamatan letak tanah. Ketentuan tersebut dikeluarkan atas dasar pertimbangan bahwa para pegawai negeri selaku petugas negara tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri tempat tinggal. Maka jika tanah itu sudah dimiliki pada saat mulai berlakunya PP No. 224 Th. 1961 atau diperolehnya karena warisan, mereka boleh memiliki tanah tersebut. Sering terjadi kesulitan untuk memndahkan tanah tersebut kepada pihak lain, disamping karena kepemilikan tanah itu justru dimaksudkan untuk menjamin hari tua. Dengan kondisi tersebut, maka dikeluarkanlah PP No. 4 Th. 1977 yang menetapkan antara lain :

a.       Pengecualian mengenai larangan untuk memiliki tanah pertanian secara absentee yang berlaku bagi pegawai negeri berlaku juga :

a)      Pensiunan pegawai negeri.

b)      Janda pegawa negeri dan janda pensiunan pegawai negeri selama tidak menikah lagi dengan seorang bukan pegawai negeri.

b.  Seorang pegawai negeri dalam waktu 2 (dua) tahun menjelang masa pensiun diperbolehkan membeli tanah pertanian secara absentee seluas 2/5 dari batas maksimum untuk Daerah Tk II ybs.

c.     Tanah-tanah yang dimiliki oleh para pensiunan pegawai negeri secara absentee, yang sudah dikuasai oelh Pemerintah, tetapi belum dikeluarkan Surat Keputusan Pembagiannya dikembalikan kepada pemiliknya.

d.      Para pensiunan Pegawai Negeri yang tanahnya telah dibagi-bagikan sesuai peraturan perundang-undangan diberi prioritas utama untuk memperoleh ganti kerugian dari Pemerintah.

3.      Retribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah absentee, tanah bekas Swapraja dan tanah-tanah negara lainnya (PP No. 224 Th. 1961 dan PP No. 41 Th. 1964)

a.       Tanah-tanah yang akan diresdistribusikan  (Pasal 1 PP No. 224 Th. 1961)

1)  Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum ielah tanah-tanahyang merupaka kelebihan maksimum sebagaimana dimaksud UU No. 56/Prp/1960. Tanah-tanah tersebut diambil oleh pemerintah dengan ganti rugi dan selanjutnya dibagikan kepada petani-petani yang membutuhkan. Dengan tindakan ini diharapkan produksi akan bertambah karena penggarap tanah sekaligus menjadi pemilik tanah sehingga akan lebih giat mengerjakan usaha pertaniannya.

2)      Tanah-tanah absentee/ guntai.

3)      Tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja

Yang dimaksud dengan tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara ialah domen swapraja dan tanah bekas swapraja yang dengan berlakunya UUPA menjadi hapus dan tanahnya beralih kepada negara, begitu pula tanah yang benar-benar dimiliki oleh Swapraja baik yang diusahakan dengan cara persewaan, bagi hasil ataupun yang diperuntukkan sebagai tanah jabatan dan sebagainya.

Tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara tersebut diberi peruntukan sebagian untuk kepentingan pemerintah dan sebagian untuk mereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannya hak swapraja atas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkannya.

4.      Tanah-tanah yang langsung dikuasai oleh negara

a.       Tanah-tanah lain yang dikuasai oleh negara dan ditegaskan menjadi  obyek landreform adalah :

a)      Tanah-tanah bekas partikelir.

Tanah-tanah bekas partikelir yang akan dibagikan tersebut adalah tanah-tanah bekas tanah partikelir yang merupakan tanah kongsi yang tidak dikembalikan kepada bekas pemiliknyasebagai ganti rugi dan yang berupa tanah pertanian.

b)  Tanah-tanah bekas hak erfpacht yang telah berakhir jangka waktunya, dihentikan atau dibatalkan.

c) anah-tanah kehutanan yang diserahkan kembali penguasaannya oleh instansi yang bersangkutan kepada negara, dan lain-lain.

b.      Syarat-syarat penerima redistribusi  (Pasal. 8 dan 9 PP No. 224 Th. 1961)

1)      Petani penggarap atau buruh tani yang berkewarganegaraan Indonesia.

2)      Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan.

3)      Kuat kerja dalam pertanian.

c.       Status hukum tanah yang dibagi (Pasal 14 PP. No. 224 Th. 1961).

d.      Adalah hak milik, dengan diberikan syarat-syarat sebagai berikut  :

1)      Penerima restribusi wajib membayar uang pemasukan.

2)      Tanah yang bersangkutan harus diberi tanda batas.

3)      Haknya harus didaftarkan guna memperoleh sertifikat sebagai tanda bukti hak.

4)      Penerima redistribusi wajib mengerjakan/ mengusahakan tanahnya secara aktif.

5)      Setelah 2 (dua) tahun harus dicapai kenaikkan hasil.

6)      Penerima redistribusi wajib menjadi anggota koperasi pertanian.

7)      Dilarang mengalihkan hak kepada pihak lain selama uang pemasukkan belum dibayar.

8)      Hak milik dapat dicabut tanpa ganti rugi apabila lalai dalam memenuhi kewajibannya.

e.       Pelaksanaan redistribusi (Pasal 6 dan 7 PP No. 224 Th. 1961.

Memberikan ganti rugi kepada bekas pemilik, dengan ketentuan sbb.:

1)      Untuk kerugian itu ditetapkan atas dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun terakhir yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan klasnya.

2)      Harga umum sebagai dasar untuk penetapan ganti rugi jka harga tanah lebih tinggi dari harga umum.

3)      Ganti rugi (dalam prosentase) :

a)      10 % dalam bentuk simpanan di Bank.

b)      90 % dalam bentuk Surat Hutang  Landreform (SHL).

c)      (diatur oleh Perpu No. 5 Th. 1963 yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 6 Th. 1964)

5.   Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan (Pasal 7 UU No. 5 Th. 1960).

Yang dimaksud dengan gadai tanah menurut hukum adat adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan pihak lain, yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang tersebut belum dilunasi, tanah tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang (pemegang gadai) dan selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai sebagai bungan dari utang tersebut.

Penebusan kembali yanahnya tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan. Dilihat kenyataannya, banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun, hal ini dikarenakan pemilik tanah belum mampu melakukan penebusan.

Gadai menurut hukum adat mengandung unsur ekploitasi atau pemerasan, karena hasil yang diterima pemegang gadai setiap tahunnya jauh lebih besar daripada bunga yang layak dari uang gadai yang diterima oleh pemilik tanah.itu. Untuk menghilangkan unsur-unsur yang bersifat pemerasan dari gadai tanah yang didasarkan pada hukum adat itu, maka gadai tanah diatur dalam UU No. 5/Prp/1960. Gadai itu berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tentang batas minimum. Jika tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum itu milik orang yang bersangkutan maka tanah-tanah tersebut dikuasai oleh Negara, jika tanah selebihnya dari batas maksimum itu tanah gadai, maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada yang mempunyai tanah. Di dalam pengembalian tanah gadai timbul persoalan tentang pembayaran kembali uang gadainya.

Uang gadai rata-rata sudah diterima kembali oleh pemegang gadai dari hasil tanahnya dalam waktu 5 – 10 tahun ditambah dengan 10 %. Dengan demikian tanah yang sudah digadai selama 7 tahun atau lebih harus dikembalikan kepada pemilik tanah tanpa kewajiban untuk membayar uang tebusan. Mengenai gadai yang berlangsung selama 7 tahun, begitu juga mengenai gadai baru, diadakan ketentuan bahwa sewaktu-waktu pemilik tanah dapat meminta kembali tanahnya setiap waktu, setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung dengan rumus

           

( 7 + 1/2  )- waktu berlangsungnya gadai _________________________________________________X uang gadai 7

Bila gadai sudah berlangsung selama 7 tahunatau lebih, maka pemegang gadai wajib mengembalikan yag digadaikan tanpa pembayaran uang tebusan.Pengembalian itu dilakukan dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

Ketentuan-ketentuan mengenai gadai tanah ini tidak hanya mengenai tanah-tanah gadai yang harus dikembalikan karenamelebihi batas maksimum, tetapi mengenai gadai pada umumnya. Begitu juga untuk gadai-gadai yang diadakan dalam waktu yang akan datang.

Pelaksanaan selanjutnya mengenai gadai tanah pertanian ini diatur dalam PMPA No. 20 Th. 1963 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai. Dalam peraturan ini ditentukan bahwa pengertian “gadai” dalam kenyataanna tidak hanya berupa uang  tetapi juga dapat berupa benda atau jasa yang dapat dinilai dengan uang.

6.      Pengaturan kembali tentang perjanjian bagi hasil (UU No. 2 Th. 1960)

a.       Syarat penggarapan

1)      Orang tani.

2)      Luas tanah yang akan digarap tidak akan lebih dari 3 Ha.

3)      Tanah garapan bisa berupa :

a)      Kepunyaan penggarap sendiri.

b)      Diperoleh penggarap secara menyewa atau.

c)      Melalui perjanjian bagi hasil atau

4)      Cara lainnya.

b.      Bentuk perjanjian

1)      Perjanjian dibuat secara tertulis.

2)      Dihadapan Kepala Desa.

3)      Disaksikan oleh 2 orang saksi.

4)      Memerlukan pengesahan camat.

5)      Jangka waktu :

a)      Untuk sawah adalah 3 tahun.

b)      Untuk tanah kering adalah 5 tahun.

c)      Jangka waktu dapat diperpanjang tidak lebih dari 1 tahun.

Besarnya bagi hasil tanah, ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan :

1)      Jenis tanah.

2)      Keadaan tanah

3)      Kepadatan penduduk.

4)      Zakat yang disisihkan sebelum dibagi.

5)      Faktor-faktor ekonomis.

6)      Hukum adat setempat.

7.    Perencanaan batas minimum pemilikan tanah pertanian serta laranganmelakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan perpecahan pemilikan tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil  (Pasal 9 UU No. 56/Prp/1960).

Bagi setiap petani sekeluarga yang memiliki tanah pertanian minimum 2 Ha bisa berupa sawah, tanah kering atau sawah dan tanah kering. Penetapan luas minimum ini bertujuan supaya setiap keluarga petani mempunyai tanah yang cukup luasnya untuk dapat hidup layak.

Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan usaha-usaha untuk mencapai target supaya setiap keluarga petani mempunyai tanah pertanian dengan hak milik seluas minimum 2 Ha, misalnya dengan jalan :

a)      Perluasan tanah pertanian (ekstensifikasi) dengan pembukaan tanah secara besar- besaran di luar Pulau Jawa.

b)      Melaksanakan transmigrasi.

c)      Usaha Industrialisasi .

Oleh karena berbagai kendala yang mengakibatkan belum memungkinkan dicapainya batas minimum itu dalam waktu yang singkat, maka pelaksanaan dilakukan berangsur-angsur (tahap demi tahap). :

Pada tahap pertama perlu dicegah pemecahan-pemecahan pemilikan tanah pertanian, dengan jalan diadakannya pembatasan-pembatasan didalam pemindahan hak yang berupa tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 Ha. Larangan ini tidak berlaku bagi yang mempunyai tanah kurang dari 2 Ha dapat dijual sekaligus.

Suatu peristiwa hukum berupa pembagian warisan tidak dibatasi atau dilarang untuk melakukan pemecahan pemilikan tanah pertania, karena itu terjadi karena hukum. Mengenai bagian warisan yang kurang dari 2 Ha akan diatur oleh suatu Peraturan Pemerintah ;

Jika ada 2 orang atau lebih mempunyai tanah pertanian kurang dari 2 Ha, harus mengambil alternatif :

a)      Menunjuk salah seorang untuk menjadi pemilik tanah pertanian yang bersangkutan, atau.

b)      Memindahkan hak tanahnya kepada pihak lain.