HAM dalam Prsepektif Islam

     Lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Charta, yakni deklarasi bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (the king can do not wrong) menjadi dibatasi kekuasaannya dan dapat diminta pertanggung jawabannya dimuka umum. Lahirnya Magna Charta ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih kongkrit dengan lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689.

     Pada masa itu timbul adagium bahwa seluruh manusia adalah sama dimuka Hukum (equaliti before the law). Adagium ini mendorong untuk melahirkan negara hukum yang Demokrasi. Bill of Rights melahirkan azas persamaan yang harus diwujudkan betapapun berat resiko yang harus ditanggung. Untuk itu, Roesseau melahirkan teori contract social dan Montesquieu melahirkan trias politica yang membagi dan memisahkan kekuasaan pengelola negara untuk mencegah terjadinya tirani. Kemudian disusul oleh Jhon Locke, sarjana dari Inggris dan Tomas Jefferso dai AS, yang mencanangkan dasar kebebasan dan persamaan.

Arti Sejarah Hukum Islam (Tarikh Tasyri')

Tarikh Tasyri'

     Kata tarikh tasyriتاريخ التشريع/' merupakan rangkain dari dua bahasa :تاريخ  dan التشريع. Tarikh berasal dari bahasa Arab yang artinya : menulis, mencatat sejarah, atau catatan tentang perhitungan tanggal hari, bulan dan tahun. Tarikh bersinonim dengan kata sejarah, riwayat, tambo, atu kitab.

     Tasyri' berasal dari bahasa Arab yang artinya jalan yang biasa ditempuh. Secara etimologi bermakna : menetapkan Syari'at, hukum atau membuat perundang-undangan, atau proses penetapan perundang-undangan. secara termionologi, tasyri' berarti : pembentukan dan penetapan perundang-undangan yang mengatur hukum perbuatan orang-orang mukallaf dan hal-hal yang terjadi tentang berbagai keputusan serta peristiwa yang terjadi dikalangan mereka.

     secara sederhana Tarikh Tasyri' dapat didefinisikan  dengan : sejarah terbentuknya perundang-undangan dalam Islam, baik pada masa risalah (Nabi Muhammad) atau masa setelahnya, dari perspektif zaman di mana hukum-hukum tersebut dibentuk, berikut proses penghapusan dan kekosongan, serta yang terkait dengan para fuqaha dan mujtahid yang berperan dalam proses pembentukannya.

Pandangan Ulama Mengenai Jual Beli Kredit

Pengertian Jual Beli Kredit

          Jual beli dalam pengertian istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan memiliki dengan ucapan ataupun perbuatan[1]. Adapun kredit yang dalam bahasa arab disebut تقسيط  dalam pengertian bahasa adalah bagian, jatah atau membagi-bagi[2]. Dalam Mu’jamul Wasith 2/140 dikatakan : “Mengkredit hutang artinya adalah membayar hutang tersebut dengan cicilan yang sama pada beberapa waktu yang ditentukan.”

            Adapun pengertian jual beli kredit secara istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa waktu secara tertentu, lebih mahal dari harga kontan.

Hukum Jual Beli Kredit

            Para ulama’ berbeda pendapat mengenai hukum jual beli kredit yang ada pada zaman ini menjadi dua pendapat, yatu :

Syukurilah Apa yang Ada

Wahai kehidupan.

Kau boleh mengeluh karena hari ini kau tidak makan, minum, dll.

Kau boleh mengeluh karena hari ini tak ada pendamping dalam hidup mu.

Namun ingatlah dan syukurilah apa yang telah Tuhan berikan.

Kehidupanmu sekarang adalah suatu anugrah yang terbesar, nafasmu adalah nikmat yang diberikan Tuhan.

Jangan bersedih karna tak ada seseorang yang mendampingi hidupmu hari ini, karna Tuhan memiliki rencana yang lebih baik yang tidak kau ketahui.

Pembagian (Al-Qismah) menurut Imam Madzhab

Allah Swt. berfirman :          

                 

و اذا حضر القسمة اولوا القربى و اليتمى و المسكين فارزقوهم منه

“Dan jika pada waktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu” (QS. An-Nisa : 8)

Allah Swt. berfirman :

ممّا قلّ منه او كثر نصيبا مفروضا

“Dari bagian yang sedikit atau banyak, sebagai bagian yang diwajibkan” (QS. An-Nisa : 7)

Dan Rasulullah Saw. bersabda :

ايّما دار قسمت فى الجاهليّة فهى على قسم الجاهليّة. وايّما ددار ادركها الإسلام و لم تقسم فهى على قسم الإسلام

“Setiap rumah yang dibagi pada masa jahiliyah, maka pembagian rumah itu berdasarkan pembagian masa jahiliyah. Dan setiap rumah yang belum dibagi hingga mencapai masa Islam, maka pembagian rumah itu berdasarkan pembagian Islam”

Unsur-Unsur Hukum Pidana

     
    Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

     Menurut Prof. Moeljatno, S.H Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

     Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.

     Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melaikan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.

Untukmu Jiwaku

Syariah tidak menuntuk seseorang untuk melakukan sesuatu diluar kemampuannya.

Dan untuk melakukan sesuatu yang menjatuhkannya.

Atau sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nuraninya.

Kemudahan dan keringanan adalah tujuan dari dasar pemilik syariah yang bijaksana dalam memberlakukan syariah Islam.

Syari’at senantiasa menginginkan hilangnya kesulitan umatnya.

Dan bukan sebagai beban dalam menjalani hidup ini.